Panduan Lengkap Pengurusan PKKPR Non-Otomatis Agrowisata & Resort
NUPARIS Logo
14 Jun 2026
Berita Utama

Panduan Lengkap Pengurusan PKKPR Non-Otomatis Agrowisata & Resort

Panduan Lengkap Pengurusan PKKPR Non-OtomatisKunci Sukses Legalitas Proyek Agrowisata & ResortPengembangan sektor pariwisata berbasis alam, seperti agrowisata dan resort, kini menjadi salah satu peluang investasi paling menjanjikan di Indonesia. Namun, karena proyek ini umumnya membutuhkan hamparan lahan yang luas dan bersentuhan langsung dengan kawasan hijau atau produktif, aspek legalitas pemanfaatan ruang menjadi tantangan terbesar bagi para pengembang.Di era perizinan berbasis risiko saat ini, dokumen paling hulu yang wajib dikantongi oleh pelaku usaha sebelum membangun adalah Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). Tanpa dokumen ini, Anda tidak akan bisa mengurus dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) maupun Persetujuan Bangung Gedung (PBG).Artikel ini akan mengupas tuntas apa itu PKKPR Non-Otomatis, dasar hukum, tantangan khusus agrowisata, hingga alur pengurusannya yang tepat.Apa Itu PKKPR Non-Otomatis?Berdasarkan regulasi penataan ruang, PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR).Berbeda dengan wilayah yang sudah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital sehingga PKKPR bisa terbit otomatis lewat sistem OSS, wilayah yang belum memiliki RDTR atau proyek yang memiliki karakteristik khusus—seperti agrowisata berskala besar—harus melalui jalur PKKPR Non-Otomatis.Artinya, dokumen permohonan Anda tidak dinilai oleh algoritma sistem, melainkan diperiksa, dikaji, dan disidangkan secara manual oleh tim teknis dinas serta Forum Penataan Ruang (FPR) di tingkat kabupaten setempat.Dasar Hukum PKKPR Non-OtomatisPenyelenggaraan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di Indonesia diatur secara ketat melalui hierarki regulasi pasca-reformasi birokrasi, guna menyeimbangkan investasi dengan perlindungan lingkungan hidup. Beberapa dasar hukum utama yang mendasari pengurusan PKKPR Non-Otomatis meliputi:Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja)Menjadi payung hukum tertinggi yang mengubah paradigma perizinan di Indonesia menjadi perizinan berusaha berbasis risiko (risk-based approach).Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan RuangRegulasi inti yang mengatur secara teknis mengenai integrasi tata ruang, mekanisme penerbitan KKPR, serta peran vital Forum Penataan Ruang (FPR) di tingkat daerah.Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis RisikoMengatur integrasi perizinan dasar ke dalam subsistem pelayanan Online Single Submission (OSS).Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) No. 13 Tahun 2021Mengatur tata cara penilaian, verifikasi teknis dokumen geospasial (Shapefile/.shp), hingga pelaksanaan sidang teknis untuk penerbitan PKKPR Non-Otomatis.Keputusan Menteri ATR/BPN mengenai Deliniasi Lahan Sawah Dilindungi (LSD)Regulasi khusus yang menjadi basis pembatasan alih fungsi lahan guna menjaga ketahanan pangan nasional.Tantangan Khusus dalam PKKPR Agrowisata & ResortMengurus PKKPR untuk proyek agrowisata dan resort memiliki kompleksitas yang jauh lebih tinggi dibanding ruko atau perumahan biasa. Ada tiga aspek kritis yang selalu menjadi sorotan tajam pemerintah daerah:Mitigasi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) / KP2BProyek agrowisata sering kali memanfaatkan lahan yang berbatasan langsung dengan area pertanian. Jika sebagian persil lahan terindikasi masuk dalam deliniasi LSD, diperlukan kajian spasial yang mendalam dan dokumen sanggahan yang kuat agar lahan tidak dikunci oleh negara.Kawasan Lindung Lokal & SempadanArea dataran tinggi atau perbukitan yang biasa menjadi lokasi resort umumnya dikelilingi oleh sumber daya alam kritis seperti mata air, sempadan sungai, atau tebing curam yang wajib dipetakan batas amannya secara presisi.Aturan Zonasi Ketat (KDB & KDH)Demi menjaga fungsi resapan air, zonasi pariwisata alam menerapkan aturan koefisien yang ketat. Biasanya, Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dibatasi hanya sebesar 10% hingga 20%, sementara Koefisien Dasar Hijau (KDH) wajib dipenuhi minimal 80%.Alur Prosedur Pengurusan PKKPR Non-OtomatisProses pengurusan PKKPR Non-Otomatis berjalan secara terintegrasi antara sistem OSS-RBA pusat dengan verifikasi faktual di tingkat daerah melalui 5 tahapan utama:Alur Prosedur Pengurusan PKKPR Non-OtomatisTahap Pra-Konsultasi & Pengukuran LapanganKonsultan melakukan survei topografi untuk menarik koordinat batas luar (polygon) dari seluruh persil lahan guna menghasilkan file geospasial berupa Shapefile (.shp) yang presisi sesuai standar ATR/BPN. Di samping itu, dilakukan pemeriksaan administrasi alas hak tanah (apakah berstatus SHM atau dokumen lokal seperti SPPT) untuk penyelarasan di tingkat desa/kecamatan.Input Akun OSS-RBA & Plotting KoordinatKonsultan masuk ke sistem OSS-RBA untuk mendaftarkan akun pelaku usaha, memilih multisektor KBLI skala besar yang relevan (seperti akomodasi hotel/resort dan taman wisata alam), mengunggah proposal rencana teknis pengusahaan pariwisata, serta memplot file .shp ke dalam peta digital tata ruang.Pembayaran PNBP di Muka (Mekanisme Prabayar)Setelah data terinput, sistem OSS akan menerbitkan Surat Perintah Setor (SPS) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara otomatis berdasarkan rumus:Luas Lahan X Tarif Indeks Zonasi X Indeks Kegiatan Sektor KomersialPenting diperhatikan: Mekanisme pengurusan mewajibkan pelunasan PNBP di muka. Sebelum kode billing dibayar lunas, berkas permohonan tidak akan masuk ke dalam antrean dinas daerah untuk diverifikasi.Verifikasi Teknis & Sidang Forum Penataan Ruang (FPR)Berkas secara paralel dikaji oleh Kantor Pertanahan BPN (terkait aspek penguasaan tanah) dan Dinas Tata Ruang Pemerintah Daerah setempat. Puncak dari tahap ini adalah Sidang Bersama Forum Penataan Ruang (FPR). Tim Konsultan mendampingi ekspose/sidang untuk mempertahankan kelayakan konsep wisata agro dari risiko pemotongan zonasi akibat isu lingkungan atau LSD.Penerbitan Dokumen Persetujuan KKPRJika sidang FPR memberikan rekomendasi persetujuan, Menteri ATR/BPN melalui sistem OSS-RBA akan menerbitkan dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) resmi yang telah ditandatangani secara elektronik.Garis Waktu (Timeline) Proses Hingga TerbitBerdasarkan regulasi, linimasa sejak berkas dinyatakan lengkap dan PNBP dibayar adalah maksimal 20 hari kerja di tingkat dinas. Secara keseluruhan (termasuk persiapan dokumen oleh konsultan), estimasi riil di lapangan adalah sekitar 4 hingga 5 minggu:Minggu 1 (Tahap Persiapan)Survei lapangan, pengolahan peta .shp, penyelarasan dokumen lahan, dan penyusunan draf proposal kajian agrowisata oleh konsultan.Minggu 2 (Tahap Sistem)Penginputan data ke OSS-RBA, plotting koordinat, penerbitan SPS, dan penyelesaian pembayaran PNBP oleh pemohon.Minggu 3 - 4 (Tahap Verifikasi & Sidang)Evaluasi dokumen oleh dinas terkait dan pelaksanaan sidang/ekspose bersama Forum Penataan Ruang (FPR) Kabupaten.Minggu 5 (Tahap Penerbitan)Sinkronisasi akhir sistem pusat-daerah hingga dokumen PKKPR resmi terbit dan siap diunduh di akun OSS Anda.Mengapa Harus Mempercayakan Pengurusan PKKPR Anda Bersama Nuparis?Navigasi perizinan ruang skala besar yang melibatkan belasan persil lahan, integrasi data spasial, hingga ekspose teknis di ruang sidang dinas memerlukan keahlian manajerial dan pemahaman hukum yang matang.Sebagai lembaga konsultan manajemen dan fasilitator bisnis terpercaya, Nuparis hadir mendampingi investasi agrowisata dan resort Anda dari hulu hingga hilir:Analisis Spasial Pre-Input & Mitigasi LSDSebelum dokumen dimasukkan ke sistem, tim ahli Nuparis akan melakukan overlay awal terhadap draf tata ruang daerah untuk mendeteksi dan memitigasi jika ada indikasi lahan masuk deliniasi LSD atau KP2B.Pemetaan Geospasial Terpadu (.shp)Kami menyusun dokumen Shapefile (.shp) sesuai standar ketat ATR/BPN, lengkap dengan pemetaan batas aman sempadan alami/sungai, guna memastikan proposal Anda lolos verifikasi spasial tanpa revisi berulang.Penyusunan Kajian Teknis PariwisataNuparis menyusun Proposal Rencana Pengusahaan Pariwisata Integratif serta merancang Rencana Tapak (Site Plan) yang secara ketat menjaga keseimbangan KDB (10-20%) dan KDH (80%), sehingga konsep Anda dinilai layak secara lingkungan dan bisnis.Pengawalan Sidang FPR yang BerpengalamanKami tidak hanya sekadar mengunggah berkas. Tim Nuparis akan mendampingi Anda di setiap sesi ekspose teknis bersama Forum Penataan Ruang untuk memastikan rekomendasi persetujuan keluar dengan aman dan transparan.KesimpulanPKKPR Non-Otomatis bukan sekadar rintangan birokrasi, melainkan fondasi utama pelindung aset investasi agrowisata dan resort Anda di masa depan. Dengan persiapan dokumen pemetaan yang presisi, perhitungan koefisien tata ruang yang matang, serta pendampingan dari mitra konsultan yang andal seperti Nuparis, jalan perizinan multisektor dapat dilewati dengan cepat, efisien, dan legal penuh.Rencanakan investasi agrowisata Anda dengan aman. Konsultasikan pengurusan PKKPR Anda bersama Nuparis sekarang juga!

Berita Terkini

Lihat Semua
Persyaratan Dasar PBG & SLF Pada PP 28/2025
NUPARIS Logo
26 Mar 2026
OSS Indonesia

Persyaratan Dasar PBG & SLF Pada PP 28/2025

Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bisa terhambat jika tidak memenuhi salah satu dari ketentuan 4K yaitu Keselamatan, Kesehatan, Kenyamanan, Kemudahan). Percepatan izin disini, jangan sampai meninggalkan subtansi terhadap 4K terutama keselamatan.Saksikan penjelasan lengkapnya di kanal YouTube OSS Indonesia ya, #temanbOSS!📺 Tonton video lengkapny📄 Unduh materi lengkapnyaTonton sampai habis supaya kamu selalu update dengan informasi terbaru di OSS dan proses perizinan makin lancar sesuai ketentuan 👍 

Persyaratan Dasar Persetujuan Lingkungan Pada PP 28/2025
NUPARIS Logo
26 Mar 2026
OSS Indonesia

Persyaratan Dasar Persetujuan Lingkungan Pada PP 28/2025

Ada perbedaan Penapisan Jenis Dokumen Lingkungan Hidup antara Peraturan Pemerintah (PP) nomor 5 yang lama dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 28 yang baru. Salah satunya adalah pengajuan diharuskan melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup (Amdalnet).Saksikan penjelasan lengkapnya di kanal YouTube OSS Indonesia ya, #temanbOSS!📺 Tonton video lengkapnya📄 Unduh materi lengkapnyaTonton sampai habis supaya kamu selalu update dengan informasi terbaru di OSS dan proses perizinan makin lancar sesuai ketentuan 👍 

Persyaratan Dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut pada PP 28/2025
NUPARIS Logo
16 Mar 2026
OSS Indonesia

Persyaratan Dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut pada PP 28/2025

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) itu bersifat final sampai pada produk hukum, jadi tidak akan ada sertifikat di laut yaa. Dokumen permohonan pun tidak perlu diserahkan secara fisik namun melalui sistem OSS.Saksikan penjelasan lengkapnya di kanal YouTube OSS Indonesia ya, #temanbOSS!📺 Tonton video lengkapnya📄 Unduh materi lengkapnyaTonton sampai habis supaya kamu selalu update dengan informasi terbaru di OSS dan proses perizinan makin lancar sesuai ketentuan 👍

Persyaratan Dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Hutan pada PP 28/2025
NUPARIS Logo
12 Mar 2026
OSS Indonesia

Persyaratan Dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Hutan pada PP 28/2025

Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) sangat berbeda dengan KKPR dan KKPRL. Berdasarkan prosedur Kementerian Kehutanan maka ada 2 mekanisme dalam pernerbitan perizinan berusahanya.Saksikan penjelasan lengkapnya di kanal YouTube OSS Indonesia ya.📺 Tonton video lengkapnya📄 Unduh materi lengkapnyaSupaya kamu selalu ubit.ly/Materi-PP28-26Febpdate dengan informasi terbaru di OSS dan proses perizinan makin lancar sesuai ketentuan 👍

Persyan Dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Darat pada PP 28/2025
NUPARIS Logo
12 Mar 2026
OSS Indonesia

Persyan Dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Darat pada PP 28/2025

Dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) terdapat perbedaan antara Pemeraturan Pemerintah (PP) lama dan yang baru, yaitu mekanisme prosesnya.Saksikan penjelasan lengkapnya di kanal YouTube OSS Indonesia ya, #temanbOSS!📺 Tonton video lengkapnya📄 Unduh materi lengkapnyaTonton sampai habis supaya kamu selalu update dengan informasi terbaru di OSS dan proses perizinan makin lancar sesuai ketentuan 👍

Perizinan Berusaha Subsektor Kesehatan Berlaku Sepanjang Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha.
NUPARIS Logo
12 Mar 2026
OSS Indonesia

Perizinan Berusaha Subsektor Kesehatan Berlaku Sepanjang Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha.

Sehubungan dengan penyesuaian fitur pemutakhiran atas PP 28/2025, perizinan berusaha pada subsektor kesehatan untuk KBLI tertentu kini berlaku sepanjang pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha. Ketentuan ini menjadi bagian dari upaya penyederhanaan dan penyesuaian proses perizinan agar lebih efektif dalam mendukung operasional pelaku usaha di sektor kesehatan.Silakan akses tautan panduan bagi Pelaku Usaha yang ingin melakukan pemutakhiran masa berlaku atas perizinan berusaha yang sebelumnya sudah dimiliki sebelum adanya PP 28/2025Pastikan KBLI usahamu sudah sesuai dengan ketentuan terbaru agar proses perizinan di OSS tetap berjalan lancar.

PBBR dan PB UMKU Pada PP 28/2025
NUPARIS Logo
12 Mar 2026
OSS Indonesia

PBBR dan PB UMKU Pada PP 28/2025

Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelaku usaha harus terlebih dahulu memiliki akta pendirian berbadan hukum atau badan usaha saja. Hal tersebut penting karena akta akan tersimpan di sistem AHU.Saksikan penjelasan lengkapnya di kanal YouTube OSS Indonesia ya, #temanbOSS!📺 Tonton video lengkapnya📄 Unduh materi lengkapnyaTonton sampai habis supaya kamu selalu update dengan informasi terbaru di OSS dan proses perizinan makin lancar sesuai ketentuan 👍 

Poin Perubahan PP 5/2021 ke PP 28/2025
NUPARIS Logo
10 Mar 2026
OSS Indonesia

Poin Perubahan PP 5/2021 ke PP 28/2025

Ada 3 poin penyempurnaan dalam Kebijakan Perizinan Berusaha melalui PP 28 tahun 2025 yaitu Perizinan Berusaha (PB), Simplifikasi Proses dan Rekontruksi Regulasi.Saksikan penjelasan lengkapnya di kanal YouTube OSS Indonesia ya, #temanbOSS!📺 Tonton video lengkapnya📄 Unduh materi lengkapnyaTonton sampai habis supaya kamu selalu update dengan informasi terbaru di OSS dan proses perizinan makin lancar sesuai ketentuan 👍 

Perizinan & Non Perizinan

Lihat Semua
Panduan Lengkap Pengurusan PKKPR Non-Otomatis Agrowisata & Resort
NUPARIS Logo
14 Jun 2026
Oss

Panduan Lengkap Pengurusan PKKPR Non-Otomatis Agrowisata & Resort

Panduan Lengkap Pengurusan PKKPR Non-OtomatisKunci Sukses Legalitas Proyek Agrowisata & ResortPengembangan sektor pariwisata berbasis alam, seperti agrowisata dan resort, kini menjadi salah satu peluang investasi paling menjanjikan di Indonesia. Namun, karena proyek ini umumnya membutuhkan hamparan lahan yang luas dan bersentuhan langsung dengan kawasan hijau atau produktif, aspek legalitas pemanfaatan ruang menjadi tantangan terbesar bagi para pengembang.Di era perizinan berbasis risiko saat ini, dokumen paling hulu yang wajib dikantongi oleh pelaku usaha sebelum membangun adalah Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). Tanpa dokumen ini, Anda tidak akan bisa mengurus dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) maupun Persetujuan Bangung Gedung (PBG).Artikel ini akan mengupas tuntas apa itu PKKPR Non-Otomatis, dasar hukum, tantangan khusus agrowisata, hingga alur pengurusannya yang tepat.Apa Itu PKKPR Non-Otomatis?Berdasarkan regulasi penataan ruang, PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR).Berbeda dengan wilayah yang sudah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital sehingga PKKPR bisa terbit otomatis lewat sistem OSS, wilayah yang belum memiliki RDTR atau proyek yang memiliki karakteristik khusus—seperti agrowisata berskala besar—harus melalui jalur PKKPR Non-Otomatis.Artinya, dokumen permohonan Anda tidak dinilai oleh algoritma sistem, melainkan diperiksa, dikaji, dan disidangkan secara manual oleh tim teknis dinas serta Forum Penataan Ruang (FPR) di tingkat kabupaten setempat.Dasar Hukum PKKPR Non-OtomatisPenyelenggaraan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di Indonesia diatur secara ketat melalui hierarki regulasi pasca-reformasi birokrasi, guna menyeimbangkan investasi dengan perlindungan lingkungan hidup. Beberapa dasar hukum utama yang mendasari pengurusan PKKPR Non-Otomatis meliputi:Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja)Menjadi payung hukum tertinggi yang mengubah paradigma perizinan di Indonesia menjadi perizinan berusaha berbasis risiko (risk-based approach).Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan RuangRegulasi inti yang mengatur secara teknis mengenai integrasi tata ruang, mekanisme penerbitan KKPR, serta peran vital Forum Penataan Ruang (FPR) di tingkat daerah.Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis RisikoMengatur integrasi perizinan dasar ke dalam subsistem pelayanan Online Single Submission (OSS).Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) No. 13 Tahun 2021Mengatur tata cara penilaian, verifikasi teknis dokumen geospasial (Shapefile/.shp), hingga pelaksanaan sidang teknis untuk penerbitan PKKPR Non-Otomatis.Keputusan Menteri ATR/BPN mengenai Deliniasi Lahan Sawah Dilindungi (LSD)Regulasi khusus yang menjadi basis pembatasan alih fungsi lahan guna menjaga ketahanan pangan nasional.Tantangan Khusus dalam PKKPR Agrowisata & ResortMengurus PKKPR untuk proyek agrowisata dan resort memiliki kompleksitas yang jauh lebih tinggi dibanding ruko atau perumahan biasa. Ada tiga aspek kritis yang selalu menjadi sorotan tajam pemerintah daerah:Mitigasi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) / KP2BProyek agrowisata sering kali memanfaatkan lahan yang berbatasan langsung dengan area pertanian. Jika sebagian persil lahan terindikasi masuk dalam deliniasi LSD, diperlukan kajian spasial yang mendalam dan dokumen sanggahan yang kuat agar lahan tidak dikunci oleh negara.Kawasan Lindung Lokal & SempadanArea dataran tinggi atau perbukitan yang biasa menjadi lokasi resort umumnya dikelilingi oleh sumber daya alam kritis seperti mata air, sempadan sungai, atau tebing curam yang wajib dipetakan batas amannya secara presisi.Aturan Zonasi Ketat (KDB & KDH)Demi menjaga fungsi resapan air, zonasi pariwisata alam menerapkan aturan koefisien yang ketat. Biasanya, Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dibatasi hanya sebesar 10% hingga 20%, sementara Koefisien Dasar Hijau (KDH) wajib dipenuhi minimal 80%.Alur Prosedur Pengurusan PKKPR Non-OtomatisProses pengurusan PKKPR Non-Otomatis berjalan secara terintegrasi antara sistem OSS-RBA pusat dengan verifikasi faktual di tingkat daerah melalui 5 tahapan utama:Alur Prosedur Pengurusan PKKPR Non-OtomatisTahap Pra-Konsultasi & Pengukuran LapanganKonsultan melakukan survei topografi untuk menarik koordinat batas luar (polygon) dari seluruh persil lahan guna menghasilkan file geospasial berupa Shapefile (.shp) yang presisi sesuai standar ATR/BPN. Di samping itu, dilakukan pemeriksaan administrasi alas hak tanah (apakah berstatus SHM atau dokumen lokal seperti SPPT) untuk penyelarasan di tingkat desa/kecamatan.Input Akun OSS-RBA & Plotting KoordinatKonsultan masuk ke sistem OSS-RBA untuk mendaftarkan akun pelaku usaha, memilih multisektor KBLI skala besar yang relevan (seperti akomodasi hotel/resort dan taman wisata alam), mengunggah proposal rencana teknis pengusahaan pariwisata, serta memplot file .shp ke dalam peta digital tata ruang.Pembayaran PNBP di Muka (Mekanisme Prabayar)Setelah data terinput, sistem OSS akan menerbitkan Surat Perintah Setor (SPS) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara otomatis berdasarkan rumus:Luas Lahan X Tarif Indeks Zonasi X Indeks Kegiatan Sektor KomersialPenting diperhatikan: Mekanisme pengurusan mewajibkan pelunasan PNBP di muka. Sebelum kode billing dibayar lunas, berkas permohonan tidak akan masuk ke dalam antrean dinas daerah untuk diverifikasi.Verifikasi Teknis & Sidang Forum Penataan Ruang (FPR)Berkas secara paralel dikaji oleh Kantor Pertanahan BPN (terkait aspek penguasaan tanah) dan Dinas Tata Ruang Pemerintah Daerah setempat. Puncak dari tahap ini adalah Sidang Bersama Forum Penataan Ruang (FPR). Tim Konsultan mendampingi ekspose/sidang untuk mempertahankan kelayakan konsep wisata agro dari risiko pemotongan zonasi akibat isu lingkungan atau LSD.Penerbitan Dokumen Persetujuan KKPRJika sidang FPR memberikan rekomendasi persetujuan, Menteri ATR/BPN melalui sistem OSS-RBA akan menerbitkan dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) resmi yang telah ditandatangani secara elektronik.Garis Waktu (Timeline) Proses Hingga TerbitBerdasarkan regulasi, linimasa sejak berkas dinyatakan lengkap dan PNBP dibayar adalah maksimal 20 hari kerja di tingkat dinas. Secara keseluruhan (termasuk persiapan dokumen oleh konsultan), estimasi riil di lapangan adalah sekitar 4 hingga 5 minggu:Minggu 1 (Tahap Persiapan)Survei lapangan, pengolahan peta .shp, penyelarasan dokumen lahan, dan penyusunan draf proposal kajian agrowisata oleh konsultan.Minggu 2 (Tahap Sistem)Penginputan data ke OSS-RBA, plotting koordinat, penerbitan SPS, dan penyelesaian pembayaran PNBP oleh pemohon.Minggu 3 - 4 (Tahap Verifikasi & Sidang)Evaluasi dokumen oleh dinas terkait dan pelaksanaan sidang/ekspose bersama Forum Penataan Ruang (FPR) Kabupaten.Minggu 5 (Tahap Penerbitan)Sinkronisasi akhir sistem pusat-daerah hingga dokumen PKKPR resmi terbit dan siap diunduh di akun OSS Anda.Mengapa Harus Mempercayakan Pengurusan PKKPR Anda Bersama Nuparis?Navigasi perizinan ruang skala besar yang melibatkan belasan persil lahan, integrasi data spasial, hingga ekspose teknis di ruang sidang dinas memerlukan keahlian manajerial dan pemahaman hukum yang matang.Sebagai lembaga konsultan manajemen dan fasilitator bisnis terpercaya, Nuparis hadir mendampingi investasi agrowisata dan resort Anda dari hulu hingga hilir:Analisis Spasial Pre-Input & Mitigasi LSDSebelum dokumen dimasukkan ke sistem, tim ahli Nuparis akan melakukan overlay awal terhadap draf tata ruang daerah untuk mendeteksi dan memitigasi jika ada indikasi lahan masuk deliniasi LSD atau KP2B.Pemetaan Geospasial Terpadu (.shp)Kami menyusun dokumen Shapefile (.shp) sesuai standar ketat ATR/BPN, lengkap dengan pemetaan batas aman sempadan alami/sungai, guna memastikan proposal Anda lolos verifikasi spasial tanpa revisi berulang.Penyusunan Kajian Teknis PariwisataNuparis menyusun Proposal Rencana Pengusahaan Pariwisata Integratif serta merancang Rencana Tapak (Site Plan) yang secara ketat menjaga keseimbangan KDB (10-20%) dan KDH (80%), sehingga konsep Anda dinilai layak secara lingkungan dan bisnis.Pengawalan Sidang FPR yang BerpengalamanKami tidak hanya sekadar mengunggah berkas. Tim Nuparis akan mendampingi Anda di setiap sesi ekspose teknis bersama Forum Penataan Ruang untuk memastikan rekomendasi persetujuan keluar dengan aman dan transparan.KesimpulanPKKPR Non-Otomatis bukan sekadar rintangan birokrasi, melainkan fondasi utama pelindung aset investasi agrowisata dan resort Anda di masa depan. Dengan persiapan dokumen pemetaan yang presisi, perhitungan koefisien tata ruang yang matang, serta pendampingan dari mitra konsultan yang andal seperti Nuparis, jalan perizinan multisektor dapat dilewati dengan cepat, efisien, dan legal penuh.Rencanakan investasi agrowisata Anda dengan aman. Konsultasikan pengurusan PKKPR Anda bersama Nuparis sekarang juga!

Panduan Lengkap SBU JASA KONSTRUKSI
NUPARIS Logo
13 Jun 2026
Sbu (sertifikat badan usaha)

Panduan Lengkap SBU JASA KONSTRUKSI

Panduan Lengkap SBU JASA KONSTRUKSIPengertian, Dasar Hukum, Fungsi, dan Cara MengurusnyaDalam industri jasa konstruksi di Indonesia, legalitas dan sertifikasi merupakan pilar utama untuk menjamin kompetensi serta keselamatan kerja. Salah satu dokumen paling krusial yang harus dimiliki oleh setiap badan usaha konstruksi adalah Sertifikat Badan Usaha (SBU) PUPR.Tanpa dokumen ini, sebuah perusahaan konstruksi tidak akan bisa mengikuti tender resmi, mengurus perizinan lanjutan di OSS (Online Single Submission), atau menjalankan proyek di lapangan secara legal. Artikel ini akan mengupas tuntas mengenai SBU JASA KONSTRUKSI, mulai dari pengertian, dasar hukum, hingga alur pengajuannya.Apa Itu SBU JASA KONSTRUKSI?Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK) atau yang sering dikenal sebagai SBU JASA KONSTRUKSI adalah sertifikat resmi yang diterbitkan sebagai bukti pengakuan formal atas klasifikasi dan kualifikasi kemampuan variasi usaha jasa konstruksi.Sertifikat ini dikeluarkan oleh LSBU (Lembaga Sertifikasi Badan Usaha) yang telah terakreditasi dan dicatatkan resmi di LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). SBU menjadi bukti sahih bahwa suatu perusahaan memiliki modal yang cukup, tenaga ahli yang kompeten, serta pengalaman kerja yang memadai untuk menangani proyek sesuai porsinya.Dasar Hukum SBU JASA KONSTRUKSIPenerapan dan regulasi mengenai SBU senantiasa disesuaikan dengan reformasi birokrasi di Indonesia. Beberapa dasar hukum utama yang mengatur SBU JASA KONSTRUKSI saat ini antara lain: Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa KonstruksiRegulasi induk yang mengatur tata kelola, hak, kewajiban, dan sertifikasi pelaku usaha konstruksi di Indonesia.Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja)Mengubah beberapa ketentuan dalam urusan perizinan berusaha berbasis risiko guna menyederhanakan birokrasi.Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2021Mengatur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, termasuk di sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat.Peraturan Menteri PUPR No. 6 Tahun 2021Mengatur standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor jasa konstruksi.Fungsi dan Pentingnya Memiliki SBU JASA KONSTRUKSIMengurus SBU JASA KONSTRUKSI bukan sekadar menggugurkan kewajiban administratif. Dokumen ini memiliki fungsi strategis bagi perkembangan bisnis kontraktor maupun konsultan:Syarat Utama Mengikuti Tender (Lelang): Baik proyek pemerintah (APBN/APBD/BUMN) maupun proyek swasta skala menengah-besar selalu mewajibkan SBU sebagai prasyarat administratif penawaran.Dasar Pemenuhan Izin Usaha di OSS: Dalam sistem OSS RBA (Risk-Based Approach), SBU merupakan sertifikat standar yang wajib diunggah untuk memvalidasi bahwa izin usaha (KBLI) yang dipilih telah aktif dan legal.Bukti Kredibilitas dan Kompetensi: Menunjukkan kepada klien dan mitra bisnis bahwa perusahaan Anda diakui secara nasional memiliki klasifikasi teknis serta kapasitas finansial yang memadai.Menghindari Sanksi Hukum: Menjalankan proyek konstruksi tanpa sertifikasi resmi dapat memicu sanksi administratif hingga penghentian paksa proyek oleh pengawas tata bangunan dan ketenagakerjaan.Klasifikasi dan Kualifikasi SBU JASA KONSTRUKSISBU JASA KONSTRUKSI dibagi berdasarkan lini bisnis (Klasifikasi) dan skala kemampuan finansial (Kualifikasi).1. Kualifikasi Badan Usaha    Kualifikasi menentukan batasan nilai proyek yang boleh dikerjakan oleh suatu perusahaan:Kualifikasi Kecil (K1, K2, K3)Ditujukan untuk UMKM konstruksi dengan kekayaan bersih skala kecil. Hanya boleh mengerjakan proyek bernilai rendah hingga menengah-bawah.Kualifikasi Menengah (M1, M2)Untuk perusahaan yang memiliki modal dan pengalaman menengah, berhak mengambil proyek bernilai hingga puluhan miliar rupiah.Kualifikasi Besar (B1, B2)Untuk korporasi besar atau BUMN yang memiliki aset, modal, dan teknologi tinggi. Diperbolehkan menangani proyek bernilai raksasa dan proyek strategis nasional.Kualifikasi SpesialisDitujukan untuk badan usaha yang fokus pada satu bidang keahlian khusus (seperti pekerjaan fondasi, lanskap, atau instalasi tertentu).2. Klasifikasi Bidang Usaha     Secara umum, bidang usaha konstruksi dibagi menjadi:Bangunan Gedung (BG)Rumah tinggal, gedung perkantoran, perhotelan, dll.Bangunan Sipil (BS)Jalan raya, jembatan, bendungan, jalur kereta api, dll.Instalasi Mekanikal dan Elektrikal (EL/MK)Jaringan listrik, tata udara, instalasi industri.Jasa Spesialis / Konstruksi KhususPembongkaran, pengerukan, pemasangan perancah (scaffolding).Syarat Pengajuan SBU JASA KONSTRUKSIUntuk mengajukan SBU melalui LSBU, badan usaha harus mempersiapkan dokumen yang mencakup empat aspek utama:Syarat Administrasi & LegalitasAkta Pendirian Perusahaan beserta SK Pengesahan dari Kemenkumham, Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI konstruksi yang sesuai, NPWP Badan Usaha, serta identitas jajaran direksi/pengurus.Syarat Penjualan Tahunan (Pengalaman Kerja)Kontrak kerja, berita acara serah terima (BAST), atau rekaman proyek sebelumnya untuk membuktikan kesesuaian kualifikasi yang diminta (terutama untuk kualifikasi Menengah dan Besar).Syarat Keuangan KemampuanLaporan keuangan internal untuk kualifikasi Kecil. Sedangkan untuk kualifikasi Menengah dan Besar, wajib melampirkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sah.Syarat Tenaga Kerja (SKK Konstruksi)Setiap badan usaha wajib memiliki penanggung jawab teknis yang mengantongi Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi dengan jenjang yang sesuai (Jenjang 5/6 untuk Kecil, Jenjang 7/8 untuk Menengah, dan Jenjang 9 untuk Besar).Alur Prosedur Pengajuan SBUProses pengajuan saat ini dilakukan secara digital terintegrasi demi transparansi melalui beberapa tahapan:Alur Prosedur Pengajuan SBUPersiapan Dokumen & SKK Tenaga AhliMemastikan tenaga ahli perusahaan sudah lulus uji kompetensi dan mengantongi SKK yang aktif.Registrasi via Portal LSBUBadan usaha masuk ke portal LSBU atau asosiasi yang terintegrasi untuk mengunggah dokumen secara online.Verifikasi dan PenilaianTim asesor dari LSBU akan memeriksa keabsahan dokumen legal, laporan keuangan, kepemilikan SKK, serta rekam jejak penjualan tahunan.Pembayaran Biaya SertifikasiMembayar biaya resmi sesuai dengan tarif sertifikasi yang berlaku.Pencatatan LPJKData dari LSBU diteruskan ke LPJK untuk dicatatkan ke dalam pusat data nasional Kementerian PUPR.Penerbitan SBUSBU terbit dalam bentuk dokumen elektronik (E-Certificate) lengkap dengan QR Code pelacakan yang berlaku selama 3 (tiga) tahun.Mengapa Harus Mengurus SBU JASA KONSTRUKSI Bersama Nuparis?Mengingat proses pengajuan SBU JASA KONSTRUKSI sangat ketat mulai dari penyelarasan KBLI di OSS RBA, pemenuhan dokumen SKK Tenaga Ahli, hingga audit keuangan KAP—kesalahan kecil dalam penyiapan dokumen dapat menyebabkan penolakan oleh asesor LSBU.Sebagai konsultan manajemen (KBLI 70209) dan fasilitator bisnis profesional, Nuparis hadir menyediakan layanan pendampingan end-to-end untuk pengurusan SBU JASA KONSTRUKSI Anda:Pra-Audit & Pemetaan KualifikasiNuparis membantu mengaudit dokumen legalitas, keuangan, dan pengalaman kerja Anda sejak awal untuk menentukan kualifikasi (Kecil, Menengah, atau Besar) yang paling aman dan sesuai target bisnis Anda.Penyediaan & Pengurusan SKK Tenaga AhliMelalui pangkalan data dan program inkubasi Nuparis Talent Pool, kami dapat membantu mengoordinasikan pemenuhan syarat Tenaga Kerja bersertifikat (SKK Konstruksi) dari Jenjang 5 hingga Jenjang 9 sesuai kebutuhan klasifikasi Anda.Navigasi Sistem OSS RBA & LSBUKami menangani seluruh proses teknis upload berkas, komunikasi dengan asesor LSBU, hingga memastikan sinkronisasi izin usaha di portal OSS berjalan lancar tanpa hambatan birokrasi.Efisiensi Waktu dan BiayaDengan pendampingan tim ahli Nuparis, Anda terhindar dari risiko salah jalur asosiasi atau salah memilih LSBU, sehingga proses penerbitan sertifikat menjadi jauh lebih cepat dan transparan.KesimpulanSBU JASA KONSTRUKSI adalah nyawa dari legalitas operasional perusahaan kontraktor dan konsultan di Indonesia. Mempersiapkan dokumen ini dari jauh-jauh hari dengan cermat adalah kunci utama agar perusahaan Anda siap memenangkan persaingan tender dan proyek berskala besar.Ingin perusahaan konstruksi Anda segera legal dan siap ikut tender? Konsultasikan pengurusan SBU JASA KONSTRUKSI Anda bersama Nuparis sekarang juga!

Panduan Lengkap Sistem Maklon
NUPARIS Logo
13 Jun 2026
Legalitas industri & tata niaga perdagangan

Panduan Lengkap Sistem Maklon

Panduan Lengkap Sistem MaklonCara Cerdas Punya Brand Sendiri Tanpa Harus Bangun PabrikMemiliki merek dagang (brand) sendiri kini bukan lagi monopoli perusahaan besar bermodal miliaran rupiah. Berkat sistem maklon, siapa pun mulai dari pelaku UMKM, influencer, hingga pebisnis pemula bisa meluncurkan produk dengan merek mereka sendiri secara legal, aman, dan profesional.Artikel ini akan membahas secara tuntas mengenai apa itu maklon, bagaimana sistem kerjanya, keuntungan strategisnya, hingga bagaimana Nuparis dapat mendampingi Anda melewati seluruh proses ini dengan aman.Apa Itu Maklon?Kata maklon diserap dari bahasa Belanda, yaitu maakloon, yang berarti biaya produksi atau upah pembuatan barang. Dalam dunia bisnis modern:Maklon adalah jasa pengerjaan produk yang dilakukan oleh pihak kedua (perusahaan/pabrik maklon) untuk kepentingan pihak pertama (pemilik merek).Sederhananya, Anda memiliki ide produk, modal, dan strategi pemasaran, sementara pihak maklon memiliki pabrik, mesin, tenaga kerja, dan keahlian teknis untuk memproduksi barang tersebut. Setelah produk jadi, produk itu akan dikemas menggunakan merek dagang Anda dan sepenuhnya menjadi hak milik Anda untuk dijual.Sektor Industri yang Populer Menggunakan Jasa MaklonSistem maklon bisa diterapkan di hampir semua industri manufaktur. Namun, ada empat sektor utama yang tumbuh sangat subur lewat sistem ini:Kosmetik & SkincareIni adalah industri maklon paling masif saat ini. Banyak produk serum, lipstik, dan tabir surya (sunscreen) milik artis atau influencer top yang diproduksi melalui pabrik maklon kosmetik.Makanan & Minuman (F&B)Mulai dari minuman serbuk diet, kopi kemasan, susu infusi, camilan, hingga makanan beku (frozen food).Herbal & SuplemenProduk-produk seperti madu herbal, kapsul ekstrak tanaman, teh pelangsing, hingga vitamin.Fashion & KonveksiPembuatan baju, hijab, tas, atau sepatu dalam jumlah besar berdasarkan desain eksklusif dari pemilik brand.Alur Kerja Sistem MaklonDari Ide hingga Siap JualProses maklon yang profesional umumnya melewati 6 tahapan penting yang sistematis:6 tahapan pentingKonsultasi Konsep Produk & MOQAnda bertemu dengan tim maklon untuk menyampaikan ide bisnis. Di tahap ini ditentukan jenis produk, bahan utama, konsep kemasan, target harga jual (HPP), serta pengecekkan Minimum Order Quantity (MOQ)—yaitu jumlah minimal pesanan yang diwajibkan oleh pabrik untuk sekali produksi.Pembuatan Sampel (Sampling)Tim Research & Development (R&D) pabrik akan membuat sampel formulasi berdasarkan permintaan Anda. Sampel ini akan diberikan kepada Anda untuk diuji (dicoba rasanya, teksturnya, atau efektivitasnya). Jika belum pas, Anda bisa meminta revisi hingga benar-benar sesuai keinginan.Kontrak Kerja Sama (MoU) & Pembayaran DPSetelah sampel disetujui, kedua pihak menandatangani kontrak legal. Kontrak ini sangat penting karena mengatur hak cipta formula, jaminan kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement / NDA), harga final, dan batas waktu produksi. Setelah itu, Anda membayar uang muka (DP) yang biasanya berkisar antara 30% hingga 50%.Pengurusan Legalitas & Izin EdarPerusahaan maklon yang baik biasanya menyediakan jasa pengurusan izin sekaligus. Mereka akan mendaftarkan produk Anda untuk mendapatkan izin edar resmi seperti BPOM (untuk kosmetik/makanan/herbal), PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga), serta Sertifikasi Halal.Proses Produksi Massal & Quality Control (QC)Setelah izin keluar dan desain kemasan rampung, pabrik akan memulai produksi massal. Seluruh proses dilakukan di fasilitas yang higienis dan sesuai standar industri (misalnya standar CPKB untuk kosmetik atau CPPOB untuk makanan). Tim QC akan memastikan setiap produk bebas cacat.Pelunasan dan PengirimanBegitu produksi selesai dan lolos uji kualitas, Anda melakukan pelunasan sisa pembayaran. Produk jadi kemudian dikirim ke gudang Anda dan siap dipasarkan secara luas ke konsumen.Keuntungan Strategis Bisnis dengan Sistem MaklonMengapa sistem maklon sangat diminati oleh para pebisnis modern? Berikut adalah keuntungan utamanya:Pangkas Modal Awal secara DrastisAnda tidak perlu membeli tanah, membangun pabrik, membeli mesin-mesin canggih seharga miliaran, atau menggaji ratusan buruh pabrik.Fokus pada Kekuatan UtamaTugas memproduksi barang yang rumit sudah diambil alih oleh ahlinya. Anda bisa fokus 100% pada strategi pemasaran, branding, manajemen tim penjualan, dan distribusi.Minim Risiko OperasionalJika produk kurang laku atau Anda ingin mengganti varian baru, Anda tidak terbebani oleh kerugian mesin pabrik yang menganggur. Anda tinggal menyesuaikan pesanan pada produksi berikutnya.Standar Kualitas TerjaminPabrik maklon umumnya sudah memiliki sertifikasi resmi dan dijalankan oleh tenaga ahli (seperti apoteker atau ahli pangan), sehingga kualitas produk Anda setara dengan produk perusahaan multinasional.Mengapa Harus Konsultasi Maklon Bersama Nuparis?Meskipun sistem maklon menawarkan banyak kemudahan, proses navigasi dokumen hukum, negosiasi dengan pabrik, dan penentuan HPP (Harga Pokok Penjualan) sering kali membingungkan bagi pebisnis pemula atau pelaku UMKM.Sebagai lembaga konsultan manajemen dan inkubator bisnis terpercaya, Nuparis siap mendampingi Anda di setiap langkah proses maklon agar bisnis Anda berjalan aman dan minim risiko:Analisis Finansial & HPP EfektifNuparis membantu Anda menghitung kelayakan modal usaha, menetapkan target HPP yang rasional, hingga merancang strategi harga jual agar produk Anda mampu bersaing namun tetap menguntungkan.Kurasi Pabrik Maklon yang TepatKami memiliki jaringan data pabrik maklon legal yang terverifikasi. Nuparis akan mencocokkan ide produk Anda dengan pabrik yang memiliki rekam jejak terbaik serta batas minimal order (MOQ) yang ramah bagi skala bisnis Anda.Perlindungan Hukum & Hak FormulaTim Nuparis akan membantu meninjau draf Kontrak Kerja Sama (MoU) dan Perjanjian Kerahasiaan (NDA) dengan pihak pabrik, memastikan bahwa formula rahasia dan hak kekayaan intelektual (HAKI) sepenuhnya menjadi milik brand Anda secara sah.Sinkronisasi Perizinan OSS RBAKami mengawal integrasi legalitas usaha Anda pada sistem pemerintah, memastikan perpindahan izin edar (BPOM/Halal) dari pabrik ke akun bisnis Anda berjalan tanpa hambatan birokrasi. Tips Memilih Perusahaan Maklon yang TepatAgar kerja sama berjalan lancar dan terhindar dari kerugian, perhatikan 4 hal kritis ini saat proses kurasi:Cek Rekam Jejak dan Legalitas PabrikPastikan pabrik tersebut memiliki izin industri yang sah dan fasilitasnya sudah tersertifikasi resmi oleh lembaga pemerintah (seperti BPOM, Kemenperin, atau Kemkes).Keterbukaan Soal Hak Milik FormulaPastikan dalam kontrak tertulis jelas bahwa formula produk yang dibuat menjadi hak milik Anda (atau minimal tidak boleh digunakan oleh brand kompetitor lain).Ketepatan Waktu ProduksiKeterlambatan produksi bisa merusak momentum peluncuran produk dan strategi pemasaran Anda. Cari tahu reputasi mereka dalam menepati deadline.Komunikasi yang ResponsifPilih perusahaan maklon yang memiliki tim layanan pelanggan atau Account Executive (AE) yang solutif, mudah dihubungi, dan transparan mengenai perkembangan proses produksi.KesimpulanSistem maklon adalah jalan pintas terbaik dan legal bagi siapa saja yang ingin menjadi pemilik brand. Dengan membagi peran secara adil dan pabrik fokus memproduksi barang berkualitas tinggi, Anda fokus membangun pasar, dan Nuparis mengawal manajemen serta legalitasnya serta peluang produk Anda untuk sukses di industri menjadi jauh lebih besar.Siap meluncurkan brand impian Anda? Konsultasikan rencana bisnis maklon Anda bersama Nuparis sekarang juga!

Dua Pilar Utama OSS RBA
NUPARIS Logo
11 Jun 2026
Oss

Dua Pilar Utama OSS RBA

Dalam ekosistem OSS RBA, pembagian dua pilar utama—yaitu Perizinan Dasar dan Perizinan Berusaha—secara langsung menentukan batasan wewenang, tanggung jawab, serta interaksi antara Pemerintah (Regulator) dan Pelaku Usaha.article_dua_pilar_utama_oss_rba_1781144293.png 47.19 KBBerikut adalah penjelasan mengenai lingkup peran keduanya pada masing-masing pilar utama:1. Pilar Perizinan Dasar (Standardisasi & Kelayakan Lingkungan)Pilar ini berfokus pada pemenuhan prasyarat lokasi, tata ruang, dan dampak lingkungan sebelum aktivitas bisnis dimulai.1.1 Lingkup Pemerintah (Regulator):Kementerian ATR/BPN & Dinas PUTR:Bertanggung jawab menetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sistem GISTARU untuk menerbitkan Konfirmasi KKPR secara otomatis, atau menyelenggarakan Sidang Forum Penataan Ruang Daerah untuk jalur Persetujuan KKPR (Non-Otomatis).Dinas Lingkungan Hidup (DLH):Bertanggung jawab memeriksa, memverifikasi, dan menerbitkan Persetujuan Lingkungan (seperti persetujuan UKL-UPL atau AMDAL).Dinas PUPR (via SIMBG):Bertanggung jawab melakukan audit teknis bangunan gedung untuk menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).1.2 Lingkup Pelaku Usaha:Wajib menyediakan data teknis yang akurat, seperti pemetaan titik koordinat lahan yang presisi, draf rencana induk (master plan), estimasi penggunaan air bersih, dan pengelolaan limbah.Wajib memastikan bahwa lahan yang digunakan tidak melanggar zona hijau atau bersinggungan dengan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) guna memitigasi risiko penolakan sistem.2. Pilar Perizinan Berusaha (Legalitas Operasional Komersial)Pilar ini berfokus pada penerbitan hak operasional komersial berdasarkan klasifikasi tingkat risiko aktivitas bisnis (KBLI).2.1 Lingkup Pemerintah (Regulator):DPMPTSP & Dinas Teknis Sektoral:Bertanggung jawab melakukan verifikasi lapangan (faktual) dan memvalidasi pemenuhan standar untuk usaha dengan kategori Risiko Menengah Tinggi (MT) dan Risiko Tinggi (T).Sistem OSS Pusat:Bertindak sebagai pengeluar dokumen legalitas otomatis (seperti NIB untuk Risiko Rendah) tanpa perlu campur tangan manual birokrasi, guna memotong jalur pungli dan mempercepat investasi.Fungsi Pengawasan:Pemerintah beralih dari yang awalnya "membatasi di awal (izin di depan)" menjadi "mengawasi di lapangan (berbasis kepatuhan standar)".2.2 Lingkup Pelaku Usaha:Risiko Rendah & Menengah Rendah:Pelaku usaha bertanggung jawab mengisi self-declaration (pernyataan mandiri) kepatuhan secara jujur di sistem. NIB akan langsung terbit dan berlaku sebagai izin operasional.Risiko Menengah Tinggi & Tinggi:Pelaku usaha wajib menyusun, mengunggah, dan memenuhi dokumen "Sertifikat Standar" atau "Izin" sesuai tenggat waktu yang diberikan sistem, serta siap menerima inspeksi/verifikasi lapangan dari dinas terkait.Hubungan Timbal Balik dalam Manajemen RisikoMelalui pembagian pilar ini, sistem beralih ke pola Trust but Verify (Percaya namun Verifikasi).Trust but VerifyPemerintah memberikan kemudahan akses bagi pelaku usaha untuk menerbitkan dokumen secara cepat di awal melalui OSS. Namun, pelaku usaha memikul tanggung jawab mutlak atas validitas data yang diinput. Jika pada kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian tata ruang atau pelanggaran standar lingkungan saat pengawasan lapangan, pemerintah berhak menjatuhkan sanksi administratif hingga pembatalan NIB.Di sinilah peran NUPARIS masuk untuk menjembatani pelaku usaha agar seluruh input data pada kedua pilar tersebut sejak awal sudah lolos audit celah kepatuhan.

Mekanisme Penerbitan Surat Keterangan  Perdagangan Distributor Bahan Berbahaya (SKP  Distributor B2)
NUPARIS Logo
20 Mei 2026
Legalitas industri & tata niaga perdagangan

Mekanisme Penerbitan Surat Keterangan Perdagangan Distributor Bahan Berbahaya (SKP Distributor B2)

Peredaran bahan kimia dengan karakteristik berbahaya di dalam negeri diatur secara ketat oleh pemerintah melalui instrumen pengendalian tata niaga berlapis. Salah satu pilar utamanya adalah Surat Keterangan Perdagangan Distributor Bahan Berbahaya (SKP Distributor B2). Dokumen legalitas ini diwajibkan bagi badan usaha yang beroperasi di sektor KBLI 46653 (Perdagangan Besar Bahan Berbahaya), yang diklasifikasikan sebagai sektor usaha dengan Tingkat Risiko Tinggi. Pembatasan ini bertujuan untuk melindungi keselamatan kerja, kesehatan masyarakat, dan kelestarian lingkungan dari dampak penyalahgunaan zat kimia murni.1. Mengenal SKP Distributor B2SKP Distributor B2 merupakan bentuk Persyaratan Perizinan Berusaha Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) yang diterbitkan pemerintah pusat melalui sistem Online Single Submission (OSS) RBA setelah mendapatkan rekomendasi teknis di tingkat daerah. Perizinan ini memvalidasi kekayaan hak distribusi pelaku usaha sebagai Distributor Terdaftar (DT-B2) yang sah dalam menyalurkan bahan berbahaya dari importir atau produsen hingga ke pengguna akhir (end-user) industri.Pentingnya Keterkaitan Fasilitas (Prasyarat TDG):Berdasarkan regulasi teknis yang berlaku, pengajuan SKP Distributor B2 tidak dapat diproses apabila pelaku usaha belum merampungkan legalitas fasilitas penyimpanannya. Pemohon wajib memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG) yang aktif dan terdaftar resmi di sistem perdagangan daerah sebelum mengajukan komitmen tata niaga B2.2. Dasar Hukum Pengawasan Tata Niaga B2Tata kelola dan pengawasan distribusi material kimia berbahaya mengacu pada paket regulasi berlapis guna menjaga transparansi dan kepatuhan dari hulu ke hilir:Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.Permendag Nomor 7 Tahun 2022 jo. Permendag Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya.3. Dokumen Persyaratan Mutlak Pemenuhan KomitmenUntuk memastikan permohonan berstatus "Memenuhi Syarat" di portal OSS, pelaku usaha harus mengunggah serangkaian dokumen substansial berikut:Persyaratan Mutlak Pemenuhan Komitmen4. Alur Prosedur Pengurusan hingga TerbitMekanisme pengurusan izin berjalan secara semi-elektronik melalui koordinasi dinas daerah dan kementerian pusat:Inspeksi Gudang & Penerbitan BAPTim teknis dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan tingkat Provinsi melakukan kunjungan lapangan untuk memverifikasi kelayakan gudang, ketersediaan APD, fasilitas eyewash, dan kesesuaian SOP STD. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam BAP Fisik untuk menerbitkan Surat Rekomendasi Provinsi.Pengunggahan di Portal OSS RBAPelaku usaha mengakses akun OSS, masuk ke menu pemenuhan PB-UMKU KBLI 46653, lalu mengunggah Surat Rekomendasi Provinsi beserta berkas kelengkapan administrasi lainnya.Verifikasi Pusat & SLA PenerbitanKementerian Perdagangan melakukan peninjauan akhir atas berkas yang diunggah. Berdasarkan regulasi pelayanan, dokumen SKP Distributor B2 akan diterbitkan dalamwaktu maksimal 5 (lima) Hari Kerja setelah seluruh berkas dinyatakan lengkap dan benar secara sistem.5. Kewajiban Pasca-Izin TerbitPemegang SKP Distributor B2 terikat oleh kewajiban operasional yang wajib dijalankan secara berkala demi menghindari sanksi pencabutan izin:Laporan Distribusi berkalaPelaku usaha diwajibkan menyampaikan laporan mutasi harian atau berkala mengenai aliran masuk dan keluar bahan berbahaya langsung kepada Menteri Perdagangan.Lembar Data Keamanan (LDK)Setiap transaksi penyerahan material B2 kepada pembeli wajib disertai dengan Safety Data Sheet (SDS) atau LDK.Kewajiban Zat PemahitDistribusi komoditas Formalin wajib ditambahkan bahan pemahit sesuai rekomendasi teknis BPOM untuk meminimalkan risiko kontaminasi pada rantai pangan.Pelaporan Stok DaruratApabila operasional usaha dihentikan, pelaku usaha wajib melaporkan posisi stok akhir B2 maksimal 5 (lima) hari sejak tanggal penghentian kegiatan.KesimpulanPengurusan SKP Distributor B2 bagi KBLI 46653 membutuhkan ketelitian tinggi dari sisi kesiapan dokumen teknis dan standardisasi fasilitas lapangan. Dengan memahami alur regulasi mulai dari pemenuhan TDG hingga koordinasi BAP dengan Disperindag Provinsi, perusahaan dapat memastikan operasional distribusi berjalan legal, aman, serta memenuhi kepatuhan tata niaga nasional secara menyeluruh.

TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)
NUPARIS Logo
20 Mei 2026
Oss

TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)

Dalam ekosistem perdagangan dan distribusi logistik di Indonesia, gudang memiliki peran vital sebagai infrastruktur penyimpanan barang sebelum sampai ke tangan konsumen akhir maupun diolah kembali dalam rantai industri. Namun, pengoperasian sarana penyimpanan ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Pemerintah menerapkan instrumen legalitas ketat berupa Tanda Daftar Gudang (TDG) untuk memastikan seluruh aktivitas pergudangan tercatat, terpantau, dan memenuhi standar keselamatan serta tata niaga nasional.1. Apa itu Tanda Daftar Gudang (TDG)?Tanda Daftar Gudang (TDG) adalah bukti pendaftaran gudang yang diberikan kepada pemilik gudang atau pengelola gudang yang mengoperasikan fasilitas penyimpanan untuk kegiatan perdagangan barang. Berdasarkan pembagian kewenangan terbaru, pendaftaran ini wajib diajukan secara elektronik untuk memetakan kapasitas logistik daerah sekaligus melakukan pengawasan preventif operasional bisnis.Poin Penting Klasifikasi Kewajiban:TDG diwajibkan secara mutlak bagi setiap gudang yang digunakan secara aktif untuk kegiatan perdagangan. Sebaliknya, sarana bangunan gudang yang semata-mata dimanfaatkan secara internal untuk menyimpan barang modal atau kebutuhan penunjang produksi pabrik sendiri dibebaskan dari kewajiban kepemilikan TDG.2. Landasan Regulasi & Dasar Hukum TerbaruSistem regulasi pergudangan di Indonesia telah diintegrasikan ke dalam kerangka perizinan berbasis risiko guna mempercepat iklim investasi tanpa mengorbankan aspek pengawasan teknis. Landasan hukum utama yang mengatur mekanisme TDG meliputi:Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang.3. Mengapa TDG Menjadi Prasyarat Krusial? (Koneksi Lintas Izin)Dalam konteks perizinan usaha komoditas tertentu, TDG bukan sekadar dokumen opsional melainkan pilar fondasi. Sebagai contoh konkret, pada kegiatan usaha dengan KBLI 46653 (Perdagangan Besar Bahan Berbahaya / B2) yang memiliki tingkat risiko Tinggi, sistem Online Single Submission (OSS) mengunci pemenuhan komitmen Surat Keterangan Perdagangan Bahan Berbahaya (SKP-B2) sebelum pelaku usaha dapat membuktikan kepemilikan gudang yang sah secara hukum melalui instrumen TDG.Pemerintah daerah melalui DPMPTSP Kabupaten/Kota serta dinas teknis perdagangan setempat memanfaatkan TDG untuk memantau aliran barang masuk, memastikan kepatuhan tata ruang kota, serta melakukan mitigasi risiko jika gudang bersangkutan menyimpan material sensitif atau berbahaya.4. Dokumen Persyaratan Pengajuan TDGUntuk mengajukan Tanda Daftar Gudang secara lancar melalui menu perizinan produk-UMKU (PB-UMKU) di portal OSS RBA, pelaku usaha wajib mempersiapkan data dan berkas teknis yang komprehensif. Berkas-berkas tersebut meliputi:tabel persyaratan pengajuan TDG.png 102.71 KB5. Alur dan Proses Penerbitan TDGProsedur pendaftaran dan verifikasi administratif TDG mengikuti tahapan yang terstruktur melalui integrasi sistem OSS dan validasi dinas daerah sebagai berikut:Fase Input DataPelaku usaha melakukan registrasi akun OSS RBA, masuk ke dalam menu perizinan UMKU (PB-UMKU), pilih jenis pengajuan Tanda Daftar Gudang, lalu mengisi data teknis serta mengunggah kelengkapan dokumen sesuai form yang disediakan.Fase Verifikasi Administratif & TeknisDokumen yang masuk akan diperiksa oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di tingkat Kabupaten/Kota atau Provinsi. Petugas berwenang akan memvalidasi kesesuaian zonasi tata ruang dan melakukan inspeksi fisik jika diperlukan guna memastikan aspek kelayakan teknis gudang.Fase Penerbitan DokumenSetelah dinas teknis menyatakan seluruh data valid, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setempat memberikan persetujuan formal dan sistem secara otomatis menerbitkan dokumen TDG resmi berstatus aktif.6. Sanksi atas KetidakpatuhanMenjalankan operasional gudang perdagangan tanpa dilengkapi Tanda Daftar Gudang (TDG) membawa konsekuensi hukum yang tegas bagi pelaku usaha. Sanksi administratif dapat diterapkan secara berjenjang mulai dari peringatan tertulis, pembekuan izin usaha operasional, denda administratif, hingga penyegelan atau penutupan paksa fasilitas gudang oleh pihak berwenang karena dianggap melakukan aktivitas penampungan barang ilegal.KesimpulanTanda Daftar Gudang (TDG) adalah instrumen wajib yang menjamin kepastian hukum, keselamatan operasional, dan integrasi rantai pasok industri. Dengan mengurus TDG sejak awal, pelaku usaha tidak hanya mengamankan operasional internal dari risiko penutupan paksa, melainkan juga membuka jalan bagi pemenuhan izin-izin lanjutan yang lebih kompleks, seperti izin distribusi bahan berbahaya maupun sertifikasi niaga berskala nasional dan internasional.

Konstruksi Papan Reklame, Billboard atau Baliho di Kabupaten Purwakarta
NUPARIS Logo
07 Mei 2026
Usaha jasa konstruksi sipil

Konstruksi Papan Reklame, Billboard atau Baliho di Kabupaten Purwakarta

Contoh gambar teknis konstruksi bangunan reklameRingkasan teknis mengenai konstruksi reklame yang mengintegrasikan aspek kualitas bangunan dengan regulasi di Kabupaten Purwakarta:Persyaratan PBG Reklame di PurwakartaBerdasarkan ketentuan dari DPMPTSP Purwakarta, setiap konstruksi reklame wajib memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebelum didirikan. Persyaratan utama yang harus dipenuhi meliputi:Gambar Teknis melampirkan pindaian gambar atau alat-alat reklame yang jelas.Perhitungan Teknis dokumentasi perhitungan struktur untuk menjamin kekuatan dan keamanan konstruksi.Dokumen Kepemilikan pindaian surat keterangan penggunaan atau kepemilikan lahan lokasi pemasangan.Informasi Lokasi menyertakan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) atau KRK.Komponen Utama & Keamanan StrukturalTujuan utama kewajiban PBG adalah memastikan keamanan struktural agar reklame tidak mudah roboh dan membahayakan pengguna jalan. Hal ini mencakup standar teknis pada:Pondasi, penggunaan beton bertulang dengan kedalaman yang diperhitungkan terhadap beban angin dan berat struktur.Tiang Kolom, pipa besi atau baja profil yang menjaga stabilitas tegak lurus.Kepatuhan Tata Ruang, penempatan harus sesuai rencana tata ruang agar tidak mengganggu estetika kota.Prosedur PengajuanPengajuan dilakukan secara elektronik melalui sistem OSS (Online Single Submission) atau platform yang dikelola oleh DPMPTSP Kabupaten Purwakarta. Penting untuk diperhatikan bahwa:Reklame permanen dengan kaki tunggal, ganda, maupun rangka wajib memiliki PBG prasarana bangunan gedung.Penerbitan PBG merupakan dasar legalitas sebelum operasional reklame dan berkaitan erat dengan kewajiban pajak reklame.Informasi ini sangat krusial untuk memastikan pembangunan prasarana iklan tidak hanya kokoh secara teknis, tetapi juga patuh secara administratif di wilayah Kabupaten Purwakarta.Contoh kegiatan pemasangan / pembongkaran reklame CetakProsedur administrasi yang harus dipenuhi jika konstruksi reklame telah siap, khususnya terkait izin pemasangan dan pembongkaran media iklan:Persyaratan Administrasi Pemasangan & PembongkaranBagi pelaku usaha atau badan hukum yang akan melakukan pemasangan maupun pembongkaran reklame, dokumen yang wajib disiapkan meliputi:Identitas PemohonSurat permohonan pemasangan reklame, fotocopy KTP pemohon, serta fotocopy KTP penerima kuasa jika pengurusan dikuasakan.Legalitas UsahaFotocopy Akte Pendirian Perusahaan beserta pengesahannya bagi yang berbadan hukum, serta fotocopy NPWP.Detail Visual & LokasiGambar denah lokasi yang akurat dan sketsa gambar reklame yang akan dipasang.Legalitas LahanSurat keterangan penggunaan atau pemilikan tanah. Ketentuannya meliputi:Lahan Pemda, Menggunakan PKDTB.Lahan Perseorangan, Perjanjian sewa atau surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah, dilengkapi fotocopy KTP pemilik.Lahan Negara/Provinsi, Surat pernyataan dari Bina Marga atau Jasa Marga.Dukungan Lingkungan & PajakIzin dari tetangga sekitar lokasi serta bukti fotocopy lunas PBB.Kaitan dengan Standar Teknis PurwakartaProsedur ini melengkapi persyaratan teknis yang sebelumnya telah ditetapkan di Kabupaten Purwakarta, yaitu:Kewajiban PBGKonstruksi reklame harus memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebelum didirikan guna menjamin keamanan struktural.Perhitungan StrukturDokumen perhitungan teknis sangat krusial untuk memastikan reklame tahan terhadap beban angin dan tidak membahayakan pengguna jalan.Kesesuaian Tata RuangPenempatan harus didasari oleh Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) atau KRK agar estetika kota tetap terjaga.Dengan terpenuhinya semua persyaratan administratif dan teknis ini, operasional reklame dapat berjalan legal dan memenuhi kewajiban pajak yang berlaku.Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta sedang melakukan modernisasi tata kelola reklame secara masif, dengan fokus utama mengubah baliho konvensional (manual/statis) menjadi teknologi digital atau LED di sepanjang jalan protokol.Poin Utama Modernisasi Reklame Purwakarta:Peralihan ke Digital (LED):Pemda Purwakarta aktif membahas penataan reklame untuk beralih dari papan reklame manual ke layar digital guna meningkatkan estetika kota.Penataan Terencana:Penataan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan aspek keamanan pengguna jalan, estetika, dan regulasi.Penertiban Serentak:Penertiban reklame dilakukan berkala dan menyeluruh di 17 kecamatan untuk menjaga kebersihan, kerapian kota, serta meminimalisir penumpukan baliho.Fokus Jalan Protokol:Fokus utama penataan adalah di kawasan kota dan jalan protokol untuk menciptakan wajah kota yang modern.Tujuan:Modernisasi ini bertujuan untuk menata ruang kota agar lebih tertib, bersih, berkesan modern, serta meningkatkan pendapatan daerah.Upaya ini mencerminkan komitmen Pemda Purwakarta dalam mengikuti perkembangan teknologi reklame sekaligus menjaga keindahan ruang publik. 

Registrasi GACC untuk Biji-bijian & Beras
NUPARIS Logo
03 Mar 2026
Gacc (general administration of customs of china)

Registrasi GACC untuk Biji-bijian & Beras

Registrasi GACC untuk Biji-bijian & BerasKepatuhan Ekspor ke Tiongkok (Decree 248 & 249)Strategi Penetrasi Pasar Pangan TiongkokKomoditas yang Wajib Registrasi:Biji-bijian (Crops & Grains)Beras, Jagung, Gandum, Sorghum, dan Kedelai.Biji Minyak (Oilseeds)Kedelai, Rapeseed, Biji Bunga Matahari, dan Kacang Tanah.Produk OlahanProduk berbasis tanaman atau hewan untuk konsumsi manusia.Ekosistem Digital Registrasiimage.png 94.32 KBTahapan Alur Registrasiimage.png 68.01 KBManfaat Strategis RegistrasiLegalitas AbsolutSyarat mutlak agar barang tidak tertahan atau dire-ekspor.Akses Pasar LuasMenjangkau 1.4 Miliar konsumen dengan daya beli tinggi.Kepercayaan BuyerImportir Tiongkok hanya memilih mitra yang terdaftar resmi.Mitigasi Tantangan Registrasiimage.png 90.63 KBKesimpulan & Langkah LanjutRegistrasi GACC adalah investasi strategis untuk memastikan keberlanjutan ekspor pangan ke Tiongkok. Persiapan dokumen yang akurat adalah kunci utama.ADA PERTANYAAN?www.nuparis.id | markom@nuparis.idSumber:GACC Registration for Grains & Rice.pdf 1.64 MB

Aktivitas

Lihat Semua
Penilaian Penerapan Sanitasi Higiene
NUPARIS Logo
23 Mei 2025

Penilaian Penerapan Sanitasi Higiene

Penilaian Penerapan Sanitasi Higiene oleh tim OKKPD Provinsi Jawa Barat merupakan bagian dari evaluasi keamanan pangan segar. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa fasilitas pengolahan dan pengemasan pangan memenuhi standar kebersihan dan keamanan yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional. Dalam penilaian ini, beberapa aspek yang diperiksa meliputi:Kelembagaan dan sistem pengawasan terhadap pangan segar.Penerapan standar kebersihan dan sanitasi di fasilitas pengemasan.Pendataan dan pembinaan kepada pelaku usaha terkait keamanan pangan.Sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses produksi dan distribusi pangan segarPenilaian ini mengacu pada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023, yang menetapkan standar minimal dalam penyelenggaraan sistem manajemen pengawasan keamanan pangan segar. Hasil dari penilaian ini dapat menjadi dasar bagi OKKPD dalam memberikan sertifikasi atau rekomendasi kepada pelaku usaha yang ingin mendapatkan izin edar atau sertifikat keamanan pangan.Apakah ada poin spesifik dari penilaian ini yang ingin Anda bahas lebih lanjut? Kami bisa membantu mencari prosedur atau persyaratan tambahan!

Membangun Jejaring Usaha Nelayan Melalui Penguatan Pemasaran
NUPARIS Logo
20 Agt 2025

Membangun Jejaring Usaha Nelayan Melalui Penguatan Pemasaran

Pegeningkatan akses pasar merupakan salah satu strategi utama yang diterapkan kelompok nelayan di Purwakarta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan usaha perikanan. Implementasi akses pasar tidak hanya berfokus pada penjualan produk, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai ekonomi, pembangunan kepercayaan, dan penerapan praktik berkelanjutan.Tantangan UtamaKelompok nelayan menghadapi beberapa hambatan dalam memperluas akses pasar, di antaranya:Ketergantungan terhadap tengkulak, yang menyebabkan posisi tawar nelayan cenderung lemah.Minimnya akses informasi pasar, terutama terkait fluktuasi harga, permintaan, serta preferensi konsumen.Belum terpenuhinya aspek legalitas, sehingga menyulitkan nelayan saat hendak menjalin kerja sama dengan pasar modern atau lembaga keuangan.Strategi ImplementasiUntuk mengatasi tantangan tersebut, kelompok nelayan dapat menerapkan sejumlah strategi berikut:1. Penguatan Legalitas dan Dasar HukumKelompok mengurus badan hukum, membentuk koperasi, dan mendaftarkan klasifikasi usaha berdasarkan KBLI, antara lain:03121 – Penangkapan ikan bersirip di perairan darat03129 – Penangkapan biota air lainnya di perairan darat52222 – Angkutan sungai/danau untuk barang khususLegalitas ini menjadi pintu masuk untuk memperoleh akses permodalan, pelatihan, dan kontrak penjualan yang bersifat formal.2. Digitalisasi PromosiNelayan mulai menggunakan media sosial dan marketplace sebagai sarana promosi dan penjualan produk.Mereka membuat katalog digital, konten visual, serta membuka kanal pemesanan langsung untuk mengurangi ketergantungan pada tengkulak.3. Pengembangan Kemitraan UsahaKelompok menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, seperti:BUMDes dan koperasi lokal sebagai offtaker hasil perikananPelaku usaha pengolahan untuk meningkatkan nilai tambahRestoran dan pasar modern melalui kontrak penjualan jangka menengahPerguruan tinggi dan lembaga pendamping untuk peningkatan kapasitas SDMStudi KasusSaat ini, sebagian besar nelayan di Purwakarta masih berada pada tahap awal pengembangan akses pasar. Beberapa inisiatif seperti pembentukan kelompok, pengurusan legalitas, dan uji coba promosi digital sudah mulai dilakukan, namun belum sepenuhnya terintegrasi dan optimal.Melalui penerapan strategi akses pasar (legalitas, digitalisasi promosi, dan kemitraan usaha), diharapkan ke depan kelompok nelayan Purwakarta dapat:Meningkatkan posisi tawar karena tidak lagi berfokus pada tengkulak sebagai satu-satunya jalur penjualan;Memperluas jaringan pasar melalui kerja sama formal dengan koperasi, BUMDes, hingga restoran dan pasar modern;Mengembangkan produk olahan yang memiliki nilai tambah dan lebih sesuai dengan preferensi pasar saat ini;Menarik keterlibatan generasi muda, karena promosi dan distribusi dilakukan melalui platform digital;Memperkuat keberlanjutan usaha, karena proses pemasaran dikaitkan dengan pengaturan produksi dan pengelolaan sumber daya secara lebih terukur.Dengan demikian, meskipun implementasi penuh dari strategi ini masih dalam proses, potensi dampaknya terhadap kesejahteraan dan kemandirian kelompok nelayan di Purwakarta sangat besar, terutama jika didukung oleh kolaborasi lintas sektor (pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas nelayan itu sendiri).Dampak Positif yang Dihasilkan pada Aspek:Ekonomi          : Pendapatan nelayan meningkat 30–50%Kelembagaan : Kelompok lebih mandiri dan tidak bergantung pada tengkulakSosial              : Terjadi peningkatan partisipasi anggota, termasuk generasi mudaLingkungan     : Praktik penangkapan lebih terkendali dan mendukung keberlanjutan

PENGARUH MOTIVASI KEWIRAUSAHAAN TERHADAP KESUKSESAN BISNIS
NUPARIS Logo
08 Des 2025

PENGARUH MOTIVASI KEWIRAUSAHAAN TERHADAP KESUKSESAN BISNIS

PENGARUH MOTIVASI KEWIRAUSAHAAN TERHADAP KESUKSESAN BISNIS DENGAN PSYCHOLOGICAL CAPITAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PELAKU UMKM DI TOPURTopur adalah e-commerce yang muncul guna membantu pelaku UMKM lokal di daerah Purwakarta. Topur mengalami kendala dimana ada beberapa pelaku UMKM yang berhenti berbisnis karena tidak ada persediaan barang. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya modal dan motivasi dari pelaku usaha itu sendiri dalam mencapai kesuksesan bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh Motivasi Kewirausahaan terhadap Kesuksesan Bisnis melalui Psychological Capital. Penelitian ini mengunakan metode kuantitatif pendekatan deskriptif kausal, dengan teknik analisis Structural Equation Modelling (SEM) SmartPLS 3.0. menggunakan metode probability sampling dengan pendekatan sensus dengan total 117 responden. Berdasarkan hasil analisis deskriptif dapat disimpulkan bahwa motivasi Kewirausahaan dengan nilai 76% berada pada kategori baik. Psychological capital dengan nilai 79% berada dalam kategori baik. Dan Kesuksesan Bisnis dengan nilai 76% berada dalam kategori baik. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, motivasi kewirausahaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kesuksesan bisnis, motivasi kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap psychological capital, psychological capital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesuksesan bisnis. Berdasarkan hasil pengujian variabel intervening. Motivasi kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesuksesan bisnis melalui psychological capital.Kata Kunci : Motivasi Kewirausahaan, Psychological Capital, Kesuksesan Bisnis Karya Ilmiah - Skripsi (S1) - Reference 

Lauching Aplikasi Yanliksmart V2.0 Purwakarta
NUPARIS Logo
21 Mei 2025

Lauching Aplikasi Yanliksmart V2.0 Purwakarta

Kegiatan Sosialisasi Aplikasi Yanlik.Smart merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam memperkenalkan dan mendorong implementasi sistem digitalisasi pelayanan publik yang inovatif, terukur, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada perangkat daerah, penyelenggara layanan publik, serta masyarakat umum mengenai manfaat, fitur, dan mekanisme penggunaan Aplikasi Yanlik.Smart.Aplikasi Yanlik.Smart (Pelayanan Publik Sopan, Mudah, Amanah, Responsif, dan Tepat Waktu) adalah sistem yang dikembangkan untuk memfasilitasi pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara terintegrasi, sekaligus mendukung proses monitoring dan evaluasi pelayanan publik secara digital di lingkungan Kabupaten Purwakarta. Aplikasi ini direncanakan akan diimplementasikan penuh mulai tahun 2024.🎯 Tujuan Kegiatan:Mensosialisasikan penggunaan dan manfaat Aplikasi Yanlik.Smart kepada stakeholder terkait.Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pelaksanaan SKM dalam perbaikan pelayanan publik.Memberikan pelatihan teknis dasar mengenai pengoperasian aplikasi.Mendorong partisipasi aktif OPD dan unit layanan publik dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja berbasis data.🗂️ Ruang Lingkup Acara:Pemaparan latar belakang dan urgensi pengembangan aplikasi.Demo penggunaan aplikasi Yanlik.Smart.Diskusi interaktif dan sesi tanya jawab.Rencana tindak lanjut implementasi di tiap OPD.👥 Peserta Kegiatan:Perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Purwakarta.Petugas front office dan pengelola pelayanan publik.Tim pengelola SKM dan evaluasi layanan.Lembaga masyarakat/komunitas pemantau layanan publik.🌟 Manfaat yang Diharapkan:Terciptanya pemahaman yang merata terkait penggunaan aplikasi di seluruh unit pelayanan publik.Tersusunnya rencana kerja masing-masing OPD untuk mendukung implementasi aplikasi.Terwujudnya komitmen bersama dalam membangun budaya pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan partisipatif berbasis teknologi.

Trade Expo Indonesia (TEI) 2023
NUPARIS Logo
23 Mei 2025

Trade Expo Indonesia (TEI) 2023

Trade Expo Indonesia (TEI) 2023 adalah pameran dagang internasional terbesar di Indonesia yang diselenggarakan secara hibrida oleh Kementerian Perdagangan RI. Acara ini bertujuan untuk memperluas peluang ekspor dan mempertemukan pelaku usaha dengan pembeli dari berbagai negara. 📌 Detail AcaraPameran Luring: 📅 18–22 Oktober 2023 📍 Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, TangerangPameran Daring: 📅 18 Oktober—18 Desember 2023 🌐 tradexpoindonesia.com🔹 Fokus dan KegiatanTEI 2023 menghadirkan berbagai sektor industri, termasuk:Produk ekspor unggulan Indonesia seperti makanan dan minuman, tekstil, furnitur, dan produk kreatif.Business Matching untuk mempertemukan eksportir dengan pembeli potensial.Seminar dan diskusi bisnis dengan pakar industri dan pemerintah.Pameran inovasi yang menampilkan produk-produk terbaru dari UMKM dan perusahaan besar.Apakah Anda terlibat dalam kegiatan ini atau ada aspek tertentu yang ingin Anda eksplorasi lebih lanjut? Kami bisa membantu mencari informasi tambahan!

Brainstorming
NUPARIS Logo
04 Jun 2025

Brainstorming

Tujuan utama dari brainstorming adalah untuk menghasilkan sebanyak mungkin ide atau solusi kreatif dalam waktu singkat, tanpa adanya penghakiman atau kritik di awal. Ini adalah metode yang sangat efektif untuk memecahkan masalah, mengembangkan konsep baru, atau menemukan pendekatan inovatif. Berikut adalah beberapa tujuan spesifik dari brainstorming: Menghasilkan Kuantitas Ide:Tujuan pertama dan paling mendasar adalah untuk mendorong peserta mengeluarkan ide sebanyak-banyaknya, bahkan ide yang tampaknya "gila" atau tidak mungkin. Kuantitas seringkali mengarah pada kualitas setelah proses penyaringan. Mendorong Kreativitas:Brainstorming menciptakan lingkungan yang bebas dan non-judgmental, yang memicu peserta untuk berpikir di luar kebiasaan, merangsang pemikiran lateral, dan menemukan koneksi antar ide yang tidak terduga. Memecahkan Masalah Secara Kreatif/Inovatif:Ketika menghadapi masalah yang kompleks atau buntu, brainstorming membantu mencari solusi yang tidak konvensional dan fresh, yang mungkin tidak terpikirkan jika hanya mengandalkan pemikiran individual atau struktural. Meningkatkan Kolaborasi dan Sinergi Tim:Sesi brainstorming mendorong interaksi aktif antar anggota tim. Ide dari satu orang dapat memicu ide lain, menciptakan sinergi di mana "keseluruhan lebih besar dari jumlah bagiannya." Ini juga membantu membangun pemahaman bersama dan rasa kepemilikan terhadap solusi. Membuka Perspektif Baru:Dengan melibatkan individu dari berbagai latar belakang, pengalaman, dan keahlian, brainstorming memungkinkan masalah atau peluang dilihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda, memperkaya solusi yang dihasilkan. Memperjelas atau Mewujudkan Ide Abstrak:Ide-ide yang awalnya samar-samar atau terlalu luas dapat diperjelas dan didetailkan melalui proses brainstorming, menjadikannya lebih konkret dan bisa diimplementasikan. Meningkatkan Kualitas Pengambilan Keputusan:Dengan banyaknya pilihan ide yang dihasilkan, tim memiliki dasar yang lebih luas untuk mengevaluasi dan memilih solusi terbaik yang paling sesuai dengan tujuan. Mengurangi Bias dan Prasangka:Aturan dasar brainstorming yang melarang kritik di awal memastikan bahwa semua ide, terlepas dari siapa yang mengemukakannya atau seberapa "aneh" idenya, mendapatkan kesempatan untuk didengarkan. Ini meminimalkan bias dan mendorong partisipasi aktif dari semua anggota. Mengasah Kemampuan Individu:Melalui proses brainstorming, individu melatih kemampuan berpikir kritis, mengemukakan pendapat, mendengarkan, dan membangun ide dari orang lain. Singkatnya, brainstorming adalah alat yang ampuh untuk memaksimalkan potensi kreatif kolektif suatu kelompok untuk menemukan solusi inovatif dan efektif terhadap tantangan. Villa Syariah Omira di Purwakarta tampaknya menjadi pilihan yang menarik untuk brainstorming dan aktivitas produktif. Selain menawarkan suasana yang nyaman, villa ini juga memiliki bisnis center yang bisa digunakan untuk diskusi lebih lanjut dan pengembangan ide. Jika Anda ingin mengoptimalkan sesi brainstorming di sana, beberapa hal yang bisa dipersiapkan: ·       Agenda brainstorming yang terstruktur, fokus pada inovasi bisnis atau strategi ekspansi. ·       Fasilitas pendukung, pastikan ruang bisnis center memiliki akses internet, alat presentasi, dan kenyamanan untuk diskusi panjang. ·       Dokumentasi hasil brainstorming, gunakan format mind map atau laporan untuk merangkum ide-ide utama. 

Study Banding Penerapan Aplikasi PEKPPP di kabupaten Garut
NUPARIS Logo
21 Mei 2025

Study Banding Penerapan Aplikasi PEKPPP di kabupaten Garut

Kegiatan Study Banding Penerapan Aplikasi PEKPPP (Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) di Kabupaten Garut merupakan inisiatif pembelajaran antar daerah yang bertujuan untuk mengetahui secara langsung penerapan terbaik (best practice) penggunaan aplikasi PEKPPP dalam mendukung efektivitas monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan.Melalui kegiatan ini, peserta study banding akan mendapatkan wawasan tentang mekanisme pelaksanaan, integrasi data, serta strategi peningkatan kualitas layanan pemerintahan berbasis digital yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Garut. Kegiatan ini diharapkan menjadi referensi berharga dalam mengembangkan sistem serupa di daerah asal peserta, guna mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif.🎯 Tujuan Kegiatan:Mempelajari penerapan aplikasi PEKPPP di Kabupaten Garut sebagai model percontohan.Mengidentifikasi faktor keberhasilan, tantangan, serta solusi yang diterapkan dalam implementasi aplikasi PEKPPP.Membangun jejaring kerja sama antar pemerintah daerah dalam bidang pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintahan.Menyusun rencana tindak lanjut (RTL) untuk replikasi dan pengembangan sistem serupa di daerah peserta study banding.🗂️ Ruang Lingkup Kegiatan:Paparan teknis oleh Tim Pengelola Aplikasi PEKPPP Kabupaten Garut.Diskusi interaktif dan tanya jawab terkait kebijakan, infrastruktur, dan SDM pendukung aplikasi.Kunjungan langsung ke unit kerja terkait yang menggunakan aplikasi PEKPPP.Penandatanganan nota kesepahaman atau kerja sama (jika relevan).👥 Peserta Kegiatan:Pejabat struktural dan fungsional dari instansi yang membidangi perencanaan, evaluasi kinerja, dan sistem informasi pemerintahan.Tim teknis pengembang atau pengelola aplikasi e-Government.Perwakilan dari pemerintah daerah peserta study banding.🌟 Manfaat yang Diharapkan:Peningkatan pemahaman teknis dan kebijakan terkait sistem pemantauan kinerja berbasis aplikasi.Adopsi praktik baik yang dapat diimplementasikan secara kontekstual di daerah masing-masing.Dukungan dalam percepatan transformasi digital pemerintahan yang efektif dan efisien.

Balai Karantina Provinsi Jawa Barat
NUPARIS Logo
23 Mei 2025

Balai Karantina Provinsi Jawa Barat

Berkonsultasi dengan Balai Karantina Provinsi Jawa Barat mengenai pemenuhan persyaratan Rumah Pengemas. Itu langkah penting untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi pengemasan, terutama dalam sektor pertanian dan ekspor.Balai Karantina menerbitkan berbagai sertifikat dan dokumen penting untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi karantina. Beberapa di antaranya meliputi:Sertifikat Karantina: Dokumen resmi yang menyatakan bahwa suatu produk telah melalui proses karantina dan bebas dari hama atau penyakit.Surat Jalan Karantina: Dokumen yang diperlukan untuk transportasi hewan, ikan, atau tumbuhan yang telah lolos pemeriksaan karantina.Health Certificate: Sertifikat kesehatan yang diperlukan untuk ekspor atau impor produk pertanian dan peternakan.Phytosanitary Certificate: Dokumen yang memastikan bahwa produk tumbuhan memenuhi standar kesehatan dan bebas dari organisme pengganggu.Dokumen Karantina Elektronik: Sistem digital yang digunakan untuk memproses dokumen karantina secara online, termasuk permohonan pemeriksaan karantina.Jika Anda sedang mengurus sertifikasi untuk Rumah Pengemas, sertifikat yang relevan mungkin termasuk Sertifikat Karantina Tumbuhan atau Health Certificate. Apakah ada dokumen tertentu yang sedang Anda cari? Kami bisa membantu menemukan prosedur pengurusannya!

JOB FAIR VIRTUAL SMKN 2 PURWAKARTA TAHUN 2026
NUPARIS Logo
End
UMKM

JOB FAIR VIRTUAL SMKN 2 PURWAKARTA TAHUN 2026

25 Mei 2026
GRATIS
Kuota Terisi: 3%
22/800 peserta
Tersisa 778

LATAR BELAKANGBerdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Vokasi Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 18/D/O/2023 tentang Penetapan Sekolah Menengah Kejuruan untuk memasarkan lulusan SMK ke Dunia Usaha dan Dunia Industri. Dalam Program SMK Pusat Keunggulan ini, salah satu kegiatannya adalah kegiatan Job Fair.Selain itu, salah satu indikator penilaian Akreditasi Sekolah adalah rentang rata-rata antara waktu kelulusan dan waktu mulai masuk di Dunia Kerja. SMK Negeri 2 Purwakarta sebagai lembaga pendidikan kejuruan memiliki tanggung jawab besar dalam mengantarkan lulusannya ke dunia kerja. Di tengah percepatan digitalisasi, mekanisme pertemuan antara pencari kerja dan penyedia lapangan kerja telah bertransformasi. Kami berupaya turut serta memperpendek rentang waktu itu dengan cara membina serta memfasilitasi siswa dan alumni agar memiliki bekal diri yang cukup untuk memasuki dunia kerja, serta untuk memfasilitasi para alumni agar dapat terhubung dengan mitra industri tanpa terkendala jarak dan waktu, maka diselenggarakanlah Virtual Job Fair. Kegiatan ini dirancang secara efektif untuk mempertemukan suplai tenaga kerja terampil dengan kebutuhan industri dalam satu waktu yang terintegrasi.TUJUANMemfasilitasi lulusan SMK Negeri 2 Purwakarta dalam memperoleh pekerjaan sesuai bidang keahlianMembangun kemitraan strategis antara sekolah dengan perusahaan skala lokal maupunnasionalMemberikan efisiensi bagi perusahaan dalam melakukan progres rekrutmen awal secaradaringMengenalkan ekosistem digital dan meningkatkan daya serap lulusanEVENT KHUSUSAdapun Peserta  pada Virtual Job Fair 2026 di SMK Negeri 2 Purwakarta ini yaitu 800 Orang Alumni SMK Negeri 2 Purwakarta.

BCA UMKM Fest 2026 - Tahap prendaftaran / administrasi
NUPARIS Logo
End
UMKM

BCA UMKM Fest 2026 - Tahap prendaftaran / administrasi

08 Mei 2026
GRATIS
Kuota Terisi: 16%
40/250 peserta
Tersisa 210

BCA UMKM Fest 2026.jpeg 75.57 KBKehadiran Ibu Gege sebagai perwakilan dari pihak BCA yang membidangi bisnis dan pengembangan usaha memperkuat sinergi antara NUPARIS   (TOPUR - Pojok Wirausaha)  dan perbankan dalam menyukseskan BCA UMKM Fest 2026. Sebagai fasilitator, NUPARIS   (TOPUR - Pojok Wirausaha) akan berkoordinasi langsung dengan beliau untuk memastikan proses kurasi UMKM di Purwakarta berjalan sesuai standar pengembangan usaha yang ditetapkan BCA.Berikut adalah poin-poin koordinasi strategis dengan Ibu Gege dalam proses ini:Koordinasi Strategis Fasilitasi KurasiPenyelarasan Kriteria Pengembangan Usaha:Menyesuaikan profil UMKM binaan NUPARIS (TOPUR - Pojok Wirausaha) dengan visi pengembangan usaha BCA agar peluang lolos seleksi lebih besar.Verifikasi Data Pendaftar:Memastikan data seperti nomor rekening BCA, link Instagram, dan legalitas produk yang dikumpulkan oleh tim NUPARIS sudah valid sebelum diserahkan kepada Ibu Gege, peserta lolos tahap administrasi akan dihubungi oleh Ibu Gege. Monitoring Tahapan Seleksi:Memantau perkembangan UMKM yang diajukan melalui jalur kurasi NUPARIS, mulai dari seleksi awal hingga undangan pengisian form registrasi resmi.Optimalisasi Fasilitas Event:Memastikan pelaku usaha memahami bahwa seluruh biaya administrasi dan fasilitas booth di GBK Indonesia Arena sepenuhnya ditanggung oleh BCA sebagai bentuk dukungan awareness.Daftar Data UMKM yang Akan DiserahkanUntuk keperluan kurasi oleh Ibu Gege, NUPARIS akan mengorganisir data berikut dari setiap pendaftar:Nama Pelaku UsahaJenis Usaha (F&B, Beauty, Fashion, atau Hobby)Nama Toko/UsahaNomor Rekening BCA (Sesuai nama pendaftar)Link Instagram (Aktif dan memiliki toko online)Nomor TeleponKerjasama ini diharapkan dapat mendorong produk asli buatan Indonesia dari wilayah Purwakarta untuk tampil di ajang nasional.

Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (P3H)
NUPARIS Logo
End
UMKM

Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (P3H)

02 Apr 2026
GRATIS
Kuota Terisi: 0%
0/50 peserta
Tersisa 50

🎓 Siap Jadi Pendamping Halal? Ikuti Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) GRATIS! 📅 Kamis, 13 November 2025 | 🕒 13.30 WIB | 💻 Via Zoom 💼 Terjun langsung bantu UMKM sertifikasi halal 📌 Kuota terbatas hanya untuk 50 peserta! 📲 Daftar sekarang: 0838-0809-2424 #P3H #SertifikasiHalal #UMKMNaikKelas #Sociopreneur  🌟 Gabung Jadi Pendamping Halal Bersertifikat! Dapatkan ilmu, pengalaman, dan e-sertifikat resmi dari BPJPH Kemenag! 💡 Pelatihan P3H GRATIS 📅 Kamis, 13 November 2025 | 🕒 13.30 WIB | 💻 Online via Zoom 📲 Info & Registrasi: 0838-0809-2424 #HalalCenter #UMKMPurwakarta #PojokWirausaha #Nuparis  💼 Bantu UMKM, Raih Cuan, Dapat Sertifikat! Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) ✅ Gratis ✅ Terdaftar BPJPH ✅ E-Sertifikat 📅 Kamis, 13 November 2025 | 🕒 13.30 WIB 📲 Kuota hanya 50 orang! Daftar di 0838-0809-2424 #PendampingHalal #UMKMIndonesia #EkonomiBerbasisLingkungan DAFTAR KLIK DISINI!

Property

NUPARIS Logo

Rumah, Kios dan Kos-kosan Dijual

Lokasi pinggir jalan provinsi, dekat dengan STS Mall, SMA Negeri 2 Purwakarta, Rumah Sakit Umum Ramahadi, sebrang Perum POJ Sadang.4 Kamar Tidur1 Kamar Mandi dalam2 Kamar mandi luarRuang Tamu luasRuang Keluarga luas1 DapurRuang terbuka taman samping dan tempat jemur Luas 360 M, dijual 9jt/meter 

360
Luas Tanah
300
Luas Bangunan

Lokasi

Jl. Raya Sadang - Subang No. 8, Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41181 Samping gerbang Perum Purnayudha.

NUPARIS Logo

Rumah Perum POJ Sadang Blok D/26

Tipe 36/902 Kamar Tidur.1 Kamar Mandi. Fasilitas Umum Lengkap,  Sangat dekat dengan pusat keramaian Sadang, gerbang tol Sadang, Alfamart, sekolah, dan bengkel, menjadikannya lingkungan yang nyaman dan strategisPilihan Investasi & Hunian, sangat cocok untuk tempat tinggal pribadi maupun tujuan bisnis/investasi properti disewakan untuk mess pegawaiLingkungan Nyaman, kawasan yang cocok untuk keluarga muda, pasangan, maupun pensiunan. Jika minat sewa, 600rb/meter/tahun

90 M
Luas Tanah
102
Luas Bangunan

Lokasi

Perum POJ Sadang Blok D/26 RT. 003 RW. 009 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat

Ulasan

Irfan Hakim

Pojok Wirausaha Purwakarta

"Mantap Kang Salman semangat terus memajukan wira usaha khususnya pelaku UMKM di Ka..."

Fairus Maharindra

Pojok Wirausaha Purwakarta

"pengantaran anak PKL SMK NEGERI 2 PURWAKARTA ke pihak pojok wirausaha madukara"

Syifa Tazkiya Azzahro

Pojok Wirausaha Purwakarta

"Pojok wirausaha menyediakan layanan sertifikasi halal dan pelaku usaha bisa mendis..."

Aldi Wahyudin

Pojok Wirausaha Purwakarta

"Sangat ramah dalam pelayanannya"

Sinta Dewi

Pojok Wirausaha Purwakarta

"Siswa pkl di madukara sedang membicarakan produk di pojok wirausaha dengan pak sal..."

Muhammad Ilham Fadhil

Pojok Wirausaha Purwakarta

"Tempat yg tepat untuk berkonsultasi mengenai bisnis anda"

Layla

Pojok Wirausaha Purwakarta

"banyak pelaku usaha yang mendisplay produk di pojok wirausaha"

Ari Hidayat

Pojok Wirausaha Purwakarta

"Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis Bersama Karang Taruna Desa Kembang Kuning"

Dukungan & Kerja Sama

NUPARIS | Support Your Company Goals

Hover untuk pause • Klik logo untuk mengunjungi website

Informasi Seputar nuparis

Bergabunglah dengan jaringan mitra kami untuk bersama-sama membangun layanan publik yang lebih baik.

Download Panduan Mitra