Dalam ekosistem OSS RBA, pembagian dua pilar utama—yaitu Perizinan Dasar dan Perizinan Berusaha—secara langsung menentukan batasan wewenang, tanggung jawab, serta interaksi antara Pemerintah (Regulator) dan Pelaku Usaha.

Berikut adalah penjelasan mengenai lingkup peran keduanya pada masing-masing pilar utama:

1. Pilar Perizinan Dasar (Standardisasi & Kelayakan Lingkungan)

Pilar ini berfokus pada pemenuhan prasyarat lokasi, tata ruang, dan dampak lingkungan sebelum aktivitas bisnis dimulai.
1.1 Lingkup Pemerintah (Regulator):

• Kementerian ATR/BPN & Dinas PUTR:
  Bertanggung jawab menetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sistem GISTARU untuk menerbitkan Konfirmasi KKPR secara otomatis, atau menyelenggarakan Sidang Forum Penataan Ruang Daerah untuk jalur Persetujuan KKPR (Non-Otomatis).
• Dinas Lingkungan Hidup (DLH):
  Bertanggung jawab memeriksa, memverifikasi, dan menerbitkan Persetujuan Lingkungan (seperti persetujuan UKL-UPL atau AMDAL).
• Dinas PUPR (via SIMBG):
  Bertanggung jawab melakukan audit teknis bangunan gedung untuk menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

1.2 Lingkup Pelaku Usaha:

• Wajib menyediakan data teknis yang akurat, seperti pemetaan titik koordinat lahan yang presisi, draf rencana induk (master plan), estimasi penggunaan air bersih, dan pengelolaan limbah.
• Wajib memastikan bahwa lahan yang digunakan tidak melanggar zona hijau atau bersinggungan dengan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) guna memitigasi risiko penolakan sistem.

2. Pilar Perizinan Berusaha (Legalitas Operasional Komersial)

Pilar ini berfokus pada penerbitan hak operasional komersial berdasarkan klasifikasi tingkat risiko aktivitas bisnis (KBLI).

2.1 Lingkup Pemerintah (Regulator):

• DPMPTSP & Dinas Teknis Sektoral:
  Bertanggung jawab melakukan verifikasi lapangan (faktual) dan memvalidasi pemenuhan standar untuk usaha dengan kategori Risiko Menengah Tinggi (MT) dan Risiko Tinggi (T).
• Sistem OSS Pusat:
  Bertindak sebagai pengeluar dokumen legalitas otomatis (seperti NIB untuk Risiko Rendah) tanpa perlu campur tangan manual birokrasi, guna memotong jalur pungli dan mempercepat investasi.
• Fungsi Pengawasan:
  Pemerintah beralih dari yang awalnya "membatasi di awal (izin di depan)" menjadi "mengawasi di lapangan (berbasis kepatuhan standar)".

2.2 Lingkup Pelaku Usaha:

• Risiko Rendah & Menengah Rendah:
  Pelaku usaha bertanggung jawab mengisi self-declaration (pernyataan mandiri) kepatuhan secara jujur di sistem. NIB akan langsung terbit dan berlaku sebagai izin operasional.
• Risiko Menengah Tinggi & Tinggi:
  Pelaku usaha wajib menyusun, mengunggah, dan memenuhi dokumen "Sertifikat Standar" atau "Izin" sesuai tenggat waktu yang diberikan sistem, serta siap menerima inspeksi/verifikasi lapangan dari dinas terkait.

Hubungan Timbal Balik dalam Manajemen Risiko

Melalui pembagian pilar ini, sistem beralih ke pola Trust but Verify (Percaya namun Verifikasi).

Pemerintah memberikan kemudahan akses bagi pelaku usaha untuk menerbitkan dokumen secara cepat di awal melalui OSS. Namun, pelaku usaha memikul tanggung jawab mutlak atas validitas data yang diinput. Jika pada kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian tata ruang atau pelanggaran standar lingkungan saat pengawasan lapangan, pemerintah berhak menjatuhkan sanksi administratif hingga pembatalan NIB.

Di sinilah peran NUPARIS masuk untuk menjembatani pelaku usaha agar seluruh input data pada kedua pilar tersebut sejak awal sudah lolos audit celah kepatuhan.